Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sebutkan Dasar Hukum Pendidikan Kewarganegaraan


sebutkan dasar hukum pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan penting untuk membentuk generasi yang memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap negara. Namun, pendidikan kewarganegaraan juga harus dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan mengenai dasar hukum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib memiliki pendidikan dan pengajaran yang memadai tentang kewarganegaraan. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus diberikan secara merata dan sistematis kepada seluruh warga negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur tentang pendidikan kewarganegaraan. Pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Permendikbud ini mengatur tentang tujuan, materi, metode, dan evaluasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah.

Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 juga memuat tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah. Kurikulum 2013 mengajarkan tentang nilai-nilai kebangsaan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, sejarah perjuangan bangsa, serta pengenalan tentang sistem pemerintahan di Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Hari Pendidikan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada hari tersebut, seluruh sekolah di Indonesia diwajibkan untuk mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menetapkan bahwa setiap daerah di Indonesia harus menyusun program pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Program tersebut harus disesuaikan dengan kurikulum nasional dan berpedoman pada sumber daya lokal.

Yang sering ditanyakan

1. Apa saja yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan?

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mengajarkan tentang nilai-nilai kebangsaan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, sejarah perjuangan bangsa, serta pengenalan tentang sistem pemerintahan di Indonesia.

2. Apakah pendidikan kewarganegaraan wajib diajarkan di sekolah?

Ya, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib yang harus diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia.

3. Siapa yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan?

Tanggung jawab memberikan pendidikan kewarganegaraan terletak pada pemerintah, lembaga pendidikan, serta seluruh warga negara.

4. Apakah sekolah swasta juga wajib memberikan pendidikan kewarganegaraan?

Ya, sekolah swasta juga wajib memberikan pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan kurikulum nasional.

5. Bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar siswa dalam pendidikan kewarganegaraan?

Hasil belajar siswa dalam pendidikan kewarganegaraan dievaluasi melalui berbagai jenis tes, tugas, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan materi yang diajarkan.

6. Apakah pendidikan kewarganegaraan berbeda di setiap daerah?

Program pendidikan kewarganegaraan di setiap daerah harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dan berpedoman pada sumber daya lokal. Namun, materi yang diajarkan tetap sama dengan kurikulum nasional.

Pros

Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan, diharapkan dapat membentuk generasi yang memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap negara. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga dapat meningkatkan rasa kebangsaan dan persatuan di tengah-tengah masyarakat.

Tips

Untuk memaksimalkan hasil belajar siswa dalam pendidikan kewarganegaraan, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan seperti diskusi, simulasi, atau game edukatif.

Kesimpulan dari sebutkan dasar hukum pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan hal yang penting dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap negara. Dasar hukum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Kurikulum 2013, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Hari Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.


close