Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI)

by

Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI)


Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

MK RI bertujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tugas dan wewenang ma mk ky

MK melaksanakan kekuasaan kehakiman berkaitan dengan undang-undang dasar.

  • Menguji undang-undang.
  • Memutus sengketa hasil pemilihan umum.
  • Memutus pembubaran partai politik.
  • Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
  • Memberikan tafsir undang-undang.

Putusan MK bersifat final dan mengikat.

Menguji undang-undang.

Salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) adalah menguji undang-undang. MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pengujian undang-undang dapat dilakukan oleh:

  1. Presiden
  2. DPR
  3. DPD
  4. Partai politik yang mempunyai anggota di DPR atau DPRD
  5. Organisasi kemasyarakatan atau individu yang mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan oleh undang-undang tersebut.

Permohonan pengujian undang-undang diajukan kepada MK secara tertulis dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Setelah menerima permohonan pengujian undang-undang, MK akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. MK dapat memutus bahwa undang-undang tersebut:

  1. Seluruhnya atau sebagian bertentangan dengan UUD 1945.
  2. Tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan MK bersifat final dan mengikat.

Memutus sengketa hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang memutus sengketa hasil pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden, pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan wakil kepala daerah.

  • Sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden

    Sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang merasa dirugikan oleh hasil pemilu.

  • Sengketa hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota

    Sengketa hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota diajukan oleh peserta pemilu atau calon anggota legislatif yang merasa dirugikan oleh hasil pemilu.

  • Sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

    Sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merasa dirugikan oleh hasil pemilu.

  • Tata cara mengajukan sengketa hasil pemilu

    Permohonan sengketa hasil pemilu diajukan kepada MK secara tertulis dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Setelah menerima permohonan sengketa hasil pemilu, MK akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. MK dapat memutus bahwa hasil pemilu tersebut:

  1. Sah.
  2. Tidak sah.
  3. Sah dengan catatan.

Memutus pembubaran partai politik.

Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang memutus pembubaran partai politik. MK dapat membubarkan partai politik jika partai politik tersebut:

  1. Tidak memenuhi syarat sebagai partai politik.
  2. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
  3. Melakukan kegiatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa.
  4. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  • Permohonan pembubaran partai politik

    Permohonan pembubaran partai politik diajukan oleh:

    1. Pemerintah.
    2. Menteri Hukum dan HAM.
    3. Partai politik lain.
    4. Warga negara.
  • Tata cara mengajukan permohonan pembubaran partai politik

    Permohonan pembubaran partai politik diajukan kepada MK secara tertulis dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

  • Pemeriksaan dan memutus perkara pembubaran partai politik

    Setelah menerima permohonan pembubaran partai politik, MK akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. MK dapat memutus bahwa partai politik tersebut:

    1. Bubar.
    2. Tidak bubar.
  • Putusan MK bersifat final dan mengikat

    Putusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh setelah putusan MK dikeluarkan.

MK juga berwenang memutus sengketa internal partai politik. Sengketa internal partai politik meliputi sengketa tentang kepengurusan partai politik, sengketa tentang pemilihan umum internal partai politik, dan sengketa tentang kebijakan partai politik.

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara. MK dapat memutus sengketa kewenangan lembaga negara jika terjadi:

  1. Perbedaan pendapat antara lembaga negara tentang kewenangannya masing-masing.
  2. Perselisihan antara lembaga negara tentang kewenangannya masing-masing.
  3. Perbuatan lembaga negara yang melampaui kewenangannya.
  • Permohonan memutus sengketa kewenangan lembaga negara

    Permohonan memutus sengketa kewenangan lembaga negara diajukan oleh:

    1. Lembaga negara yang bersengketa.
    2. Presiden.
    3. DPR.
    4. DPD.
    5. Pemerintah daerah.
    6. Warga negara.
  • Tata cara mengajukan permohonan memutus sengketa kewenangan lembaga negara

    Permohonan memutus sengketa kewenangan lembaga negara diajukan kepada MK secara tertulis dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

  • Pemeriksaan dan memutus perkara sengketa kewenangan lembaga negara

    Setelah menerima permohonan memutus sengketa kewenangan lembaga negara, MK akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. MK dapat memutus bahwa:

    1. Kewenangan lembaga negara A.
    2. Kewenangan lembaga negara B.
    3. Kewenangan lembaga negara A dan B.
    4. Tidak ada kewenangan lembaga negara A dan B.
  • Putusan MK bersifat final dan mengikat

    Putusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh setelah putusan MK dikeluarkan.

MK juga berwenang memutus sengketa kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sengketa kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi sengketa tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sengketa tentang batas wilayah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan sengketa tentang kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Memberikan tafsir undang-undang.

Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang memberikan tafsir undang-undang. MK dapat memberikan tafsir undang-undang jika terjadi:

  1. Perbedaan pendapat antara lembaga negara tentang penafsiran undang-undang.
  2. Perselisihan antara lembaga negara tentang penafsiran undang-undang.
  3. Perbuatan lembaga negara yang tidak sesuai dengan penafsiran undang-undang.
  • Permohonan memberikan tafsir undang-undang

    Permohonan memberikan tafsir undang-undang diajukan oleh:

    1. Presiden.
    2. DPR.
    3. DPD.
    4. Pemerintah daerah.
    5. Warga negara.
  • Tata cara mengajukan permohonan memberikan tafsir undang-undang

    Permohonan memberikan tafsir undang-undang diajukan kepada MK secara tertulis dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

  • Pemeriksaan dan memutus perkara memberikan tafsir undang-undang

    Setelah menerima permohonan memberikan tafsir undang-undang, MK akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. MK dapat memutus bahwa:

    1. Penafsiran undang-undang yang benar adalah ….
    2. Penafsiran undang-undang yang benar adalah …. dan ….
    3. Tidak ada penafsiran undang-undang yang benar.
  • Putusan MK bersifat final dan mengikat

    Putusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh setelah putusan MK dikeluarkan.

MK juga berwenang memberikan tafsir peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan lainnya meliputi peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan desa.

Conclusion

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memutus sengketa hasil pemilihan umum, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan memberikan tafsir undang-undang.

Kewenangan MK ini sangat penting untuk menjaga konstitusi dan menegakkan hukum. MK memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah sesuai dengan konstitusi. MK juga memastikan bahwa hasil pemilihan umum berlangsung secara jujur dan adil. MK juga memastikan bahwa partai politik yang ada di Indonesia sesuai dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. MK juga memastikan bahwa lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai dengan konstitusi dan tidak saling tumpang tindih. MK juga memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah ditafsirkan dengan benar oleh lembaga negara dan masyarakat.

Dengan kewenangan yang dimilikinya, MK menjadi benteng terakhir untuk menjaga demokrasi dan menegakkan hukum di Indonesia. MK memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum dan bahwa hak-hak konstitusional warga negara dilindungi.