Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi negara dalam sistem pemerintahan Indonesia. MPR memiliki wewenang yang luas, mulai dari menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) hingga memilih presiden dan wakil presiden. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang wewenang MPR, mulai dari definisi, fungsi, hingga perannya dalam sistem pemerintahan Indonesia.
MPR terdiri dari dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan lembaga yang mewakili rakyat, sedangkan DPD merupakan lembaga yang mewakili daerah. Kedua lembaga ini bekerja sama dalam menjalankan fungsi dan wewenang MPR.
Selanjutnya, kita akan membahas secara mendetail tentang fungsi dan wewenang MPR dalam sistem pemerintahan Indonesia, serta peran penting yang dijalankan lembaga ini dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan negara.
wewenang mpr brainly
MPR memiliki wewenang yang luas, mulai dari menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) hingga memilih presiden dan wakil presiden.
- Menetapkan UUD
- Mengubah UUD
- Memilih presiden dan wakil presiden
- Memberhentikan presiden dan wakil presiden
- Memberikan grasi dan rehabilitasi
Dengan wewenang tersebut, MPR berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan negara.
Menetapkan UUD
Salah satu wewenang penting MPR adalah menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD).
- Menetapkan UUD baru
MPR berwenang menetapkan UUD baru apabila UUD yang berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau apabila terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Mengubah UUD
MPR juga berwenang mengubah UUD yang berlaku. Perubahan UUD dapat dilakukan apabila terdapat usulan dari sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR atau apabila presiden mengajukan rancangan perubahan UUD.
- Mengesahkan hasil referendum
MPR berwenang mengesahkan hasil referendum untuk mengubah UUD. Referendum adalah pemungutan suara secara langsung kepada seluruh rakyat untuk menentukan apakah suatu rancangan perubahan UUD disetujui atau tidak.
- Mencabut UUD
MPR berwenang mencabut UUD yang berlaku apabila UUD tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau apabila terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan wewenang tersebut, MPR berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan negara.
Mengubah UUD
MPR berwenang mengubah UUD yang berlaku. Perubahan UUD dapat dilakukan apabila terdapat usulan dari sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR atau apabila presiden mengajukan rancangan perubahan UUD.
Proses perubahan UUD dimulai dengan pengajuan usulan perubahan UUD. Usulan perubahan UUD dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR atau oleh presiden. Usulan perubahan UUD tersebut kemudian akan dibahas dan diputuskan dalam sidang MPR.
Untuk dapat diterima, usulan perubahan UUD harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang. Jika usulan perubahan UUD disetujui, maka MPR akan membentuk Panitia Ad Hoc untuk membahas dan menyusun rancangan perubahan UUD.
Setelah rancangan perubahan UUD selesai disusun, maka MPR akan menyelenggarakan sidang untuk membahas dan mengesahkan rancangan perubahan UUD tersebut. Untuk dapat disahkan, rancangan perubahan UUD harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang.
Jika rancangan perubahan UUD telah disahkan oleh MPR, maka perubahan UUD tersebut akan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.
Dengan wewenang tersebut, MPR berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan negara.
Memilih presiden dan wakil presiden
MPR berwenang memilih presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam sidang MPR yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR.
Proses pemilihan presiden dan wakil presiden dimulai dengan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan.
Setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden ditetapkan, maka MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara pemungutan suara secara langsung oleh anggota MPR.
Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tersebut akan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik oleh MPR dalam sidang pelantikan.
Dengan wewenang tersebut, MPR berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan negara.
Memberhentikan presiden dan wakil presiden
MPR berwenang memberhentikan presiden dan wakil presiden. Pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat dilakukan apabila presiden dan wakil presiden:
1. melakukan pelanggaran hukum berat
2. tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden
3. tidak dapat menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden
Pemberhentian presiden dan wakil presiden dilakukan dalam sidang MPR yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR.
Proses pemberhentian presiden dan wakil presiden dimulai dengan pengajuan usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden. Usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR atau oleh presiden sendiri.
Setelah usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden diterima, maka MPR akan membentuk Panitia Ad Hoc untuk memeriksa dan menyelidiki kebenaran alasan pemberhentian presiden dan wakil presiden.
Setelah Panitia Ad Hoc selesai memeriksa dan menyelidiki, maka MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memutuskan apakah presiden dan wakil presiden akan diberhentikan atau tidak. Pemberhentian presiden dan wakil presiden harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang.
Dengan wewenang tersebut, MPR berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan negara.
Memberikan grasi dan rehabilitasi
MPR berwenang memberikan grasi dan rehabilitasi. Grasi adalah pengampunan hukuman bagi terpidana, sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik bagi terpidana.
- Pemberian grasi
MPR dapat memberikan grasi kepada terpidana yang telah memenuhi syarat, seperti:
- Telah menjalani sekurang-kurangnya 1/2 masa hukuman
- Berkelakuan baik selama menjalani hukuman
- Tidak mengulangi kejahatan baru selama menjalani hukuman
- Pemberian rehabilitasi
MPR dapat memberikan rehabilitasi kepada terpidana yang telah memenuhi syarat, seperti:
- Telah menjalani sekurang-kurangnya 1/2 masa hukuman
- Berkelakuan baik selama menjalani hukuman
- Tidak mengulangi kejahatan baru selama menjalani hukuman
- Telah membayar uang denda dan biaya perkara
Dengan wewenang tersebut, MPR berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan negara.
Kesimpulan
MPR memiliki wewenang yang luas, mulai dari menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) hingga memilih presiden dan wakil presiden. Dengan wewenang tersebut, MPR berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan negara.
MPR sebagai lembaga tertinggi negara mempunyai tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, MPR harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas, kompetensi, dan nasionalisme yang tinggi.
Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi negara harus mengawasi jalannya pemerintahan dan kinerja MPR. Rakyat harus memastikan bahwa MPR menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan konstitusi dan aspirasi rakyat.
Dengan demikian, MPR dapat menjadi lembaga yang kuat dan berwibawa, serta mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan negara.