Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR mempunyai tugas dan wewenang yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, antara lain menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mengubah dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
MPR merupakan lembaga yang unik dan khas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislatif, tetapi juga sebagai lembaga konstituante dan lembaga tertinggi negara. Hal ini membuat MPR menjadi lembaga yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan bernegara.
Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih rinci tentang tugas dan wewenang MPR, serta kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
fungsi mpr
Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sangat penting dalam kehidupan bernegara Indonesia.
- Menetapkan UUD
- Mengubah UUD
- Menetapkan GBHN
- Memilih Presiden
- Memberhentikan Presiden
Dengan fungsi-fungsi tersebut, MPR menjadi lembaga tinggi negara yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan bernegara.
Menetapkan UUD
Salah satu fungsi MPR yang paling penting adalah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD).
- Mengubah UUD
MPR berwenang untuk mengubah UUD jika diperlukan. Misalnya, ketika terjadi perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang signifikan, maka MPR dapat mengubah UUD agar sesuai dengan perkembangan zaman.
- Menetapkan UUD baru
MPR juga berwenang untuk menetapkan UUD baru jika UUD yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Misalnya, ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, MPR menetapkan UUD 1945 sebagai UUD yang baru.
- Mengamendemen UUD
MPR juga berwenang untuk mengamendemen UUD. Amandemen UUD dilakukan untuk memperbaiki atau melengkapi ketentuan-ketentuan dalam UUD yang sudah ada. Misalnya, pada tahun 1999, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 untuk menyesuaikannya dengan perkembangan demokrasi di Indonesia.
- Menghapus UUD
MPR juga berwenang untuk menghapus UUD jika UUD tersebut sudah tidak berlaku lagi. Misalnya, ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, Belanda menghapus UUD 1945 dan menggantinya dengan UUD buatan Belanda.
Dengan fungsi-fungsi tersebut, MPR menjadi lembaga tinggi negara yang sangat penting dalam menjaga dan menegakkan konstitusi negara.
Mengubah UUD
Salah satu fungsi MPR yang penting adalah mengubah UUD. MPR dapat mengubah UUD jika diperlukan, misalnya ketika terjadi perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang signifikan.
- Prosedur perubahan UUD
Untuk mengubah UUD, MPR harus mengajukan usulan perubahan kepada Presiden. Presiden kemudian menyampaikan usulan perubahan tersebut kepada DPR dan DPD. DPR dan DPD membahas usulan perubahan tersebut dan memberikan persetujuan atau penolakan. Jika DPR dan DPD menyetujui usulan perubahan tersebut, maka MPR akan mengadakan sidang untuk membahas dan mengesahkan perubahan UUD.
- Alasan perubahan UUD
Ada beberapa alasan mengapa UUD perlu diubah, antara lain:
- Perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang signifikan.
- Ketidaksesuaian antara UUD dengan perkembangan zaman.
- Adanya pasal-pasal dalam UUD yang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
- Dampak perubahan UUD
Perubahan UUD dapat berdampak luas terhadap kehidupan bernegara, antara lain:
- Perubahan sistem pemerintahan.
- Perubahan struktur lembaga negara.
- Perubahan hak dan kewajiban warga negara.
- Contoh perubahan UUD
Beberapa contoh perubahan UUD yang pernah dilakukan di Indonesia, antara lain:
- Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999.
- Amandemen UUD 1945 pada tahun 2002.
- Amandemen UUD 1945 pada tahun 2005.
Dengan fungsi mengubah UUD, MPR menjadi lembaga tinggi negara yang sangat penting dalam menjaga dan menegakkan konstitusi negara.
Menetapkan GBHN
Salah satu fungsi MPR yang penting adalah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN merupakan rencana pembangunan nasional jangka panjang yang memuat arah, tujuan, dan strategi pembangunan nasional.
- Prosedur penetapan GBHN
Untuk menetapkan GBHN, MPR harus mengajukan usulan GBHN kepada Presiden. Presiden kemudian menyampaikan usulan GBHN tersebut kepada DPR dan DPD. DPR dan DPD membahas usulan GBHN tersebut dan memberikan persetujuan atau penolakan. Jika DPR dan DPD menyetujui usulan GBHN tersebut, maka MPR akan mengadakan sidang untuk membahas dan mengesahkan GBHN.
- Fungsi GBHN
GBHN berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan nasional. GBHN memuat arah, tujuan, dan strategi pembangunan nasional dalam jangka panjang, sehingga pemerintah dapat menyusun rencana pembangunan nasional yang terarah dan terpadu.
- Dampak penetapan GBHN
Penetapan GBHN dapat berdampak luas terhadap kehidupan bernegara, antara lain:
- Mengarahkan pembangunan nasional.
- Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Contoh GBHN
Beberapa contoh GBHN yang pernah ditetapkan oleh MPR, antara lain:
- GBHN 1999-2004.
- GBHN 2004-2009.
- GBHN 2010-2014.
Dengan fungsi menetapkan GBHN, MPR menjadi lembaga tinggi negara yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan nasional.