Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan luas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Wewenang MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 3 dan Pasal 20A. MPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Dalam menjalankan fungsi legislatif, MPR berwenang untuk mengubah UUD 1945 dan menetapkan peraturan perundang-undangan lainnya. MPR juga berwenang untuk memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Dalam menjalankan fungsi anggaran, MPR berwenang untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam menjalankan fungsi pengawasan, MPR berwenang untuk mengawasi pelaksanaan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta mengawasi kinerja presiden dan wakil presiden.
Berikut ini adalah uraian lebih rinci tentang wewenang MPR:
jelaskan wewenang mpr
MPR lembaga tertinggi negara.
- Fungsi legislatif.
- Fungsi anggaran.
- Fungsi pengawasan.
- Pilih presiden dan wakil presiden.
- Ubah UUD 1945.
MPR punya kewenangan luas.
Fungsi legislatif.
Fungsi legislatif MPR adalah kewenangan MPR untuk membuat peraturan perundang-undangan. MPR membuat peraturan perundang-undangan dengan cara mengubah UUD 1945 dan menetapkan peraturan perundang-undangan lainnya.
MPR mengubah UUD 1945 dengan cara mengajukan usulan perubahan kepada DPR. DPR kemudian membahas usulan perubahan tersebut dan jika disetujui, maka usulan perubahan tersebut akan dibawa ke MPR untuk disahkan. MPR juga berwenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), dan Peraturan MPR.
MPR menetapkan peraturan perundang-undangan lainnya dengan cara membahas dan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh pemerintah atau DPR. RUU yang telah disetujui oleh MPR kemudian akan disahkan oleh presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Fungsi legislatif MPR sangat penting karena MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh MPR mengikat seluruh warga negara Indonesia dan harus ditaati.
Demikian penjelasan tentang fungsi legislatif MPR. MPR memiliki kewenangan yang luas dalam membuat peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh MPR sangat penting karena mengikat seluruh warga negara Indonesia dan harus ditaati.
Fungsi anggaran.
Fungsi anggaran MPR adalah kewenangan MPR untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). MPR menetapkan APBN dengan cara membahas dan menyetujui Rancangan APBN (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah.
RAPBN diajukan oleh pemerintah kepada DPR. DPR kemudian membahas RAPBN tersebut dan jika disetujui, maka RAPBN tersebut akan dibawa ke MPR untuk disahkan. MPR mengesahkan RAPBN dengan cara mengambil keputusan dalam sidang pleno.
APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara. APBN digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan keamanan.
Fungsi anggaran MPR sangat penting karena MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan APBN. APBN yang ditetapkan oleh MPR mengikat seluruh lembaga negara dan harus dilaksanakan.
Demikian penjelasan tentang fungsi anggaran MPR. MPR memiliki kewenangan yang luas dalam menetapkan APBN. APBN yang ditetapkan oleh MPR sangat penting karena digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah.
Fungsi pengawasan.
Fungsi pengawasan MPR adalah kewenangan MPR untuk mengawasi pelaksanaan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta mengawasi kinerja presiden dan wakil presiden.
- Mengawasi pelaksanaan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya
MPR mengawasi pelaksanaan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan cara meminta laporan dari pemerintah dan lembaga negara lainnya. MPR juga dapat melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Mengawasi kinerja presiden dan wakil presiden
MPR mengawasi kinerja presiden dan wakil presiden dengan cara meminta laporan dari presiden dan wakil presiden. MPR juga dapat melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kinerja presiden dan wakil presiden.
- Memberhentikan presiden dan wakil presiden
MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, tidak mampu menjalankan tugasnya, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.
- Meminta pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden
MPR dapat meminta pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden atas kebijakan dan tindakan yang diambilnya. MPR dapat melakukan ini dengan cara mengajukan pertanyaan kepada presiden dan wakil presiden, atau dengan cara meminta presiden dan wakil presiden untuk memberikan penjelasan.
Fungsi pengawasan MPR sangat penting karena MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan UUD 1945, peraturan perundang-undangan lainnya, serta kinerja presiden dan wakil presiden. Fungsi pengawasan MPR memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pilih presiden dan wakil presiden.
Fungsi MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden dilakukan melalui Sidang Umum MPR. Sidang Umum MPR dihadiri oleh anggota DPR, anggota DPD, dan utusan dari daerah-daerah.
- Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden
MPR menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum (pemilu). MPR menetapkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu.
- Melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden
MPR melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon yang ditetapkan. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui pemungutan suara dalam Sidang Umum MPR.
- Mengesahkan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden
MPR mengesahkan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang telah dilakukan. Pengesahan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui pengambilan keputusan dalam Sidang Umum MPR.
- Melantik presiden dan wakil presiden
MPR melantik presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan. Pelantikan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam Sidang Umum MPR.
Fungsi MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden sangat penting karena MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh MPR merupakan pemimpin negara yang akan menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun.
Ubah UUD 1945.
Fungsi MPR untuk mengubah UUD 1945 dilakukan melalui Sidang Umum MPR. MPR dapat mengubah UUD 1945 jika terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan UUD 1945 dengan perkembangan zaman atau jika terdapat kesalahan dalam UUD 1945.
MPR mengubah UUD 1945 dengan cara mengajukan usulan perubahan kepada DPR. DPR kemudian membahas usulan perubahan tersebut dan jika disetujui, maka usulan perubahan tersebut akan dibawa ke MPR untuk disahkan.
MPR mengesahkan perubahan UUD 1945 dengan cara mengambil keputusan dalam Sidang Umum MPR. Perubahan UUD 1945 yang telah disahkan oleh MPR kemudian akan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Fungsi MPR untuk mengubah UUD 1945 sangat penting karena MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah UUD 1945. UUD 1945 merupakan konstitusi negara yang mengatur tentang dasar negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan kewajiban warga negara. Perubahan UUD 1945 harus dilakukan dengan hati-hati dan seksama karena UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia.
Demikian penjelasan tentang fungsi MPR untuk mengubah UUD 1945. MPR memiliki kewenangan yang luas untuk mengubah UUD 1945. Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR harus dilakukan dengan hati-hati dan seksama karena UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia.
Conclusion
MPR memiliki kewenangan yang luas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi memilih presiden dan wakil presiden, serta fungsi mengubah UUD 1945.
Fungsi legislatif MPR meliputi kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan, termasuk mengubah UUD 1945. Fungsi anggaran MPR meliputi kewenangan untuk menetapkan APBN. Fungsi pengawasan MPR meliputi kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta mengawasi kinerja presiden dan wakil presiden. Fungsi MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden dilakukan melalui Sidang Umum MPR. Fungsi MPR untuk mengubah UUD 1945 dilakukan dengan cara mengajukan usulan perubahan kepada DPR.
Kewenangan MPR sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas pemerintahan di Indonesia. MPR sebagai lembaga tertinggi negara berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Demikian penjelasan tentang wewenang MPR. MPR memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas pemerintahan di Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua.