Orde Baru merupakan periode pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Periode ini dimulai dengan runtuhnya rezim Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan berakhir dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998. Orde Baru ditandai dengan berbagai perubahan signifikan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang sejarah Orde Baru, termasuk latar belakang munculnya Orde Baru, kebijakan-kebijakan yang diterapkan, dan dampaknya terhadap masyarakat.
Latar belakang munculnya Orde Baru tidak terlepas dari kegagalan pemerintahan Orde Lama dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi dan politik. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, inflasi yang tinggi, dan korupsi yang merajalela membuat masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Selain itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin menunjukkan kekuatannya dan dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas negara. Puncak dari kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Lama adalah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI), yang berujung pada pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI.
Dengan runtuhnya rezim Orde Lama, maka dimulailah era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Orde Baru membawa perubahan besar-besaran di berbagai bidang, mulai dari politik hingga ekonomi. Di bidang politik, Orde Baru memberangus PKI dan organisasi-organisasi sayap kiri lainnya. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan sentralisasi kekuasaan dan membatasi kebebasan berpendapat. Di bidang ekonomi, Orde Baru menjalankan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
sejarah orde baru
Orde Baru merupakan periode pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru ditandai dengan berbagai perubahan signifikan di bidang politik, ekonomi, dan sosial.
- Pemberantasan PKI
- Sentralisasi kekuasaan
- Pembangunan ekonomi
- Investasi asing
- Pertumbuhan ekonomi
Orde Baru berakhir pada tahun 1998 dengan pengunduran diri Presiden Soeharto. Pengunduran diri Soeharto tersebut merupakan puncak dari gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut perubahan politik di Indonesia.
Pemberantasan PKI
Pemberantasan PKI merupakan salah satu kebijakan utama yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI), yang dianggap sebagai upaya PKI untuk merebut kekuasaan.
- Penangkapan dan Pembunuhan Anggota PKI
Setelah peristiwa G30S/PKI, pemerintah Orde Baru melakukan penangkapan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Mereka ditangkap tanpa melalui proses hukum yang jelas dan banyak yang dieksekusi mati tanpa pengadilan.
- Pembubaran PKI
Pada tahun 1966, pemerintah Orde Baru mengeluarkan keputusan untuk membubarkan PKI. PKI dianggap sebagai organisasi terlarang dan semua kegiatannya dilarang. Anggota dan simpatisan PKI tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan publik atau terlibat dalam kegiatan politik.
- Penanaman Rasa Anti-Komunis
Pemerintah Orde Baru gencar melakukan propaganda anti-komunis. Melalui media massa, pemerintah menyebarkan informasi negatif tentang PKI dan komunisme. Masyarakat diajarkan untuk membenci dan takut kepada PKI.
- Pelanggaran HAM
Pemberantasan PKI yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru sering kali disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Banyak anggota dan simpatisan PKI yang ditangkap, disiksa, dan dibunuh tanpa melalui proses hukum yang jelas.
Pemberantasan PKI merupakan salah satu kebijakan kontroversial yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru. Kebijakan ini dinilai telah melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan trauma bagi banyak orang. Namun, pemerintah Orde Baru berpendapat bahwa kebijakan ini perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas negara dan mencegah bangkitnya kembali komunisme di Indonesia.
Sentralisasi kekuasaan
Sentralisasi kekuasaan merupakan salah satu ciri utama pemerintahan Orde Baru. Pemerintah Orde Baru memusatkan seluruh kekuasaan di tangan presiden. Presiden memiliki kewenangan yang sangat luas, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial.
- Pemusatan Kekuasaan di Tangan Presiden
Presiden Orde Baru memiliki kekuasaan yang sangat besar. Presiden berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, gubernur, bupati, dan walikota. Presiden juga memiliki hak veto terhadap keputusan DPR dan MPR.
- Pembatasan Peran DPR dan MPR
DPR dan MPR tidak memiliki peran yang signifikan dalam pemerintahan Orde Baru. DPR dan MPR hanya berfungsi sebagai lembaga stempel yang menyetujui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- Penghapusan Otonomi Daerah
Pemerintah Orde Baru menghapus otonomi daerah dan memusatkan seluruh kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri. Semua kebijakan dibuat oleh pemerintah pusat dan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- Pembatasan Kebebasan Berpendapat
Pemerintah Orde Baru juga membatasi kebebasan berpendapat. Kritik terhadap pemerintah tidak diperbolehkan. Media massa dikontrol ketat oleh pemerintah dan tidak diperbolehkan untuk memberitakan hal-hal yang negatif tentang pemerintah.
Sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru bertujuan untuk menjaga stabilitas negara dan mencegah terjadinya pemberontakan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, sentralisasi kekuasaan juga membuat masyarakat tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
Pembangunan ekonomi
Pembangunan ekonomi merupakan salah satu prioritas utama pemerintah Orde Baru. Setelah berhasil memberantas PKI dan melakukan sentralisasi kekuasaan, pemerintah Orde Baru mulai fokus pada pembangunan ekonomi. Pemerintah Orde Baru menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu kebijakan ekonomi yang paling terkenal dari pemerintah Orde Baru adalah kebijakan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Repelita pertama dilaksanakan pada tahun 1969-1974 dan berlanjut hingga Repelita keenam pada tahun 1994-1999. Melalui kebijakan Repelita, pemerintah Orde Baru mengalokasikan dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur, pertanian, industri, dan pendidikan.
Pemerintah Orde Baru juga melakukan deregulasi ekonomi dan membuka pintu investasi asing. Kebijakan ini berhasil menarik investasi asing yang besar ke Indonesia. Investasi asing tersebut digunakan untuk membangun berbagai proyek infrastruktur dan industri. Pembangunan ekonomi yang pesat pada masa Orde Baru membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Namun, pembangunan ekonomi tersebut juga menimbulkan kesenjangan ekonomi yang lebar antara kelompok kaya dan miskin.
Pemerintah Orde Baru juga berhasil menurunkan angka inflasi dan meningkatkan ekspor. Pada tahun 1966, angka inflasi mencapai 650%. Melalui berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan, pemerintah Orde Baru berhasil menurunkan angka inflasi hingga mencapai satu digit pada tahun 1970-an. Pemerintah Orde Baru juga berhasil meningkatkan ekspor dengan cara mendorong ekspor hasil pertanian dan industri. Pada tahun 1980-an, Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor minyak bumi terbesar di dunia.
Pembangunan ekonomi yang pesat pada masa Orde Baru tidak terlepas dari peran Soeharto sebagai presiden. Soeharto dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berwibawa. Ia berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi. Namun, Soeharto juga dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan korup. Ia dan keluarganya dituduh telah melakukan korupsi besar-besaran.
Investasi asing
Pemerintah Orde Baru membuka pintu lebar-lebar bagi investasi asing. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik modal dan teknologi asing yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Pemerintah Orde Baru memberikan berbagai insentif kepada investor asing, seperti keringanan pajak dan bea masuk. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung investasi asing.
Kebijakan pemerintah Orde Baru berhasil menarik investasi asing yang besar ke Indonesia. Pada tahun 1967, total investasi asing di Indonesia hanya sebesar 100 juta dolar AS. Pada tahun 1996, total investasi asing di Indonesia mencapai 40 miliar dolar AS. Investasi asing tersebut digunakan untuk membangun berbagai proyek infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Investasi asing juga digunakan untuk membangun berbagai pabrik industri, seperti pabrik tekstil, pabrik sepatu, dan pabrik elektronik.
Masuknya investasi asing ke Indonesia memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Investasi asing membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor. Namun, masuknya investasi asing juga menimbulkan beberapa masalah, seperti kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin, kerusakan lingkungan hidup, dan eksploitasi tenaga kerja.
Pemerintah Orde Baru tidak selalu berhasil mengendalikan investasi asing. Banyak investor asing yang melanggar aturan dan melakukan praktik korupsi. Pemerintah Orde Baru juga tidak mampu melindungi hak-hak pekerja asing. Akibatnya, banyak pekerja asing yang dieksploitasi oleh pengusaha-pengusaha nakal.
Investasi asing merupakan salah satu faktor penting yang mendorong pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru. Namun, pemerintah Orde Baru tidak selalu berhasil mengendalikan investasi asing. Akibatnya, investasi asing menimbulkan beberapa masalah sosial dan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru mencapai 7% per tahun.
- Meningkatnya Pendapatan Per Kapita
Pertumbuhan ekonomi yang pesat pada masa Orde Baru meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Pada tahun 1966, pendapatan per kapita Indonesia hanya sebesar 70 dolar AS. Pada tahun 1996, pendapatan per kapita Indonesia meningkat menjadi 1.070 dolar AS.
- Menurunnya Angka Kemiskinan
Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 1970, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 54%. Pada tahun 1996, angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi 11%.
- Meningkatnya Konsumsi Masyarakat
Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga meningkatkan konsumsi masyarakat. Masyarakat Indonesia mulai dapat membeli berbagai barang kebutuhan pokok dan barang-barang mewah. Hal ini terlihat dari meningkatnya penjualan mobil, sepeda motor, dan elektronik.
- Masalah Kesenjangan Ekonomi
Meskipun pertumbuhan ekonomi pada masa Orde Baru cukup tinggi, namun kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi tidak merata. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, yaitu kelompok kaya dan menengah. Sementara itu, kelompok miskin tidak merasakan dampak pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi yang pesat pada masa Orde Baru tidak terlepas dari peran pemerintah. Pemerintah Orde Baru menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi.
Conclusion
Orde Baru merupakan periode pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru ditandai dengan berbagai perubahan signifikan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Pemerintah Orde Baru berhasil memberantas PKI, melakukan sentralisasi kekuasaan, dan melaksanakan pembangunan ekonomi.
Pemberantasan PKI dan sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru menimbulkan berbagai kontroversi. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut dinilai berhasil menjaga stabilitas negara dan mencegah bangkitnya kembali komunisme di Indonesia. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pembangunan ekonomi tersebut juga menimbulkan kesenjangan ekonomi yang lebar antara kelompok kaya dan miskin.
Orde Baru berakhir pada tahun 1998 dengan pengunduran diri Presiden Soeharto. Pengunduran diri Soeharto tersebut merupakan puncak dari gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut perubahan politik di Indonesia. Orde Baru meninggalkan warisan berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga kesenjangan ekonomi yang lebar dan sistem pemerintahan yang otoriter.
Sejarah Orde Baru memberikan banyak pelajaran bagi kita. Kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru agar tidak terulang di masa depan. Kita harus membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, serta sistem ekonomi yang berkeadilan. Kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar tidak mudah dipecah belah.