tugas

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah perangkat bantu PPS yang bertugas membantu PPS dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilu. Sekretariat PPS dibentuk oleh PPS dan berkedudukan di kantor PPS. Sekretariat PPS terdiri dari seorang sekretaris dan beberapa orang staf. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah tugas dan wewenang sekretariat PPS: tugas dan wewenang sekretariat pps Berikut … Read more

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi legislatif atau pembuatan undang-undang. DPR memegang peranan penting dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai wakil dari rakyat untuk mengawal jalannya pemerintahan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Tugas dan wewenang DPR diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 20A. Tugas dan wewenang … Read more

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank dan lembaga keuangan lainnya di Indonesia. LPS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS memiliki tugas dan wewenang yang luas dalam rangka menjamin simpanan nasabah. Tugas dan wewenang tersebut antara lain: Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, … Read more

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. KY memiliki tugas dan wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY beranggotakan 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang hakim agung, 2 … Read more

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif di Indonesia yang bertugas untuk membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tugas dan wewenang DPR diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). DPR terdiri dari 575 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun. Anggota DPR … Read more

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia. DPD bertugas untuk mewakili daerah-daerah di Indonesia dalam pemerintahan pusat. DPD mempunyai beberapa tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Tugas … Read more

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang berwenang mengadili perkara sengketa kewenangan lembaga negara, sengketa pemilihan umum, dan pembubaran partai politik serta memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. MK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK berkedudukan di Jakarta dan diketuai oleh seorang Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya, MK … Read more

Dalam dunia pengadaan barang dan jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peranan penting dalam memastikan kelancaran dan akuntabilitas proses pengadaan. Tugas dan wewenang PPK diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PPK merupakan pejabat yang ditunjuk oleh entitas pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan. Tugas utama … Read more