Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU memiliki tugas untuk mengawasi dan mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Lembaga ini juga bertugas untuk … Read more
Lembaga yudikatif, juga dikenal sebagai badan peradilan, merupakan cabang ketiga dari sistem pemerintahan di Indonesia yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara eksekutif dan legislatif, serta melindungi hak-hak warga negara. Tugas utama lembaga yudikatif adalah mengadili perkara pidana dan perdata, serta memberikan keputusan yang adil dan … Read more
Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, terdapat sejumlah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Keberadaan lembaga-lembaga negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memuat aturan-aturan pokok mengenai penyelenggaraan negara, termasuk tugas dan wewenang lembaga negara. Lembaga-lembaga negara yang diatur dalam … Read more
Pemerintah daerah adalah bagian integral dari sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengelola wilayahnya sendiri. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang pemerintah daerah meliputi: Tugas dan wewenang pemerintah daerah dapat dikelompokkan … Read more
Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan tertinggi di Indonesia. Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) untuk masa jabatan selama 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Presiden memiliki berbagai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan undang-undang lainnya. Tugas dan wewenang … Read more
Ahli K3 umum adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang bertugas untuk memastikan keamanan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Tugas, kewajiban, dan wewenang ahli K3 umum diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Menurut Permenakertrans Nomor … Read more
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi legislatif. DPR RI memiliki tugas dan wewenang yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tugas utama DPR RI adalah menyusun undang-undang. Undang-undang yang dibuat oleh DPR RI harus sesuai dengan kepentingan rakyat dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, DPR RI juga … Read more
Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, terdapat sejumlah lembaga negara yang memiliki tugas, wewenang, dan fungsi masing-masing. Lembaga-lembaga ini dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan mandat yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang. Keberadaan lembaga-lembaga negara sangat penting bagi berjalannya pemerintahan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Lembaga-lembaga ini menjadi wadah bagi rakyat untuk … Read more
Hai, teman-teman! Pernahkah kalian mendengar tentang DPR? DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga negara yang bertugas mewakili rakyat dalam pemerintahan. DPR memiliki banyak tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang. Pada artikel ini, kita akan membahas dasar hukum DPR serta tugas dan wewenangnya. Yuk, simak baik-baik! Dasar hukum DPR terdapat dalam … Read more
Kejaksaan adalah salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Kejaksaan berfungsi untuk mewakili negara dalam perkara pidana, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Wewenang kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang … Read more