Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. TNI terdiri dari tiga angkatan, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Masing-masing angkatan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda, tetapi semuanya bermuara pada tujuan yang sama, yaitu menjaga kedaulatan dan … Read more
Gubernur merupakan salah satu pejabat tinggi pemerintahan di Indonesia yang memegang peran penting dalam memimpin suatu provinsi. Provinsi merupakan wilayah administratif yang terdiri dari beberapa kabupaten atau kota. Tugas dan wewenang gubernur diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Gubernur memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur … Read more
Penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Tindakan ini dapat berupa penyuapan, pemerasan, gratifikasi, atau penyelewengan kekuasaan. Penyalahgunaan wewenang juga dapat berupa tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Misalnya, seorang pejabat yang menggunakan jabatannya untuk mengintimidasi atau menindas bawahannya. Tindakan ini jelas … Read more
Mahkamah Agung memegang peranan penting dalam sistem hukum Indonesia. Selain berwenang memutus sengketa di tingkat akhir, Mahkamah Agung juga bertugas mengadili perkara kasasi. Permohonan kasasi merupakan upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat bawah. Dalam memutuskan permohonan kasasi, Mahkamah Agung memiliki wewenang yang luas. Mahkamah Agung dapat … Read more
Polisi merupakan salah satu lembaga penting dalam sebuah negara. Tugas pokok kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, kepolisian juga bertugas menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepolisian memiliki kewenangan yang luas dalam rangka menjalankan tugasnya. Kwewenangan tersebut antara lain: Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, kepolisian senantiasa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, … Read more
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga negara yang berfungsi untuk mengawasi dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Komnas HAM memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan tugasnya, antara lain: 1. Melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM. 2. Menerima dan memeriksa pengaduan tentang dugaan pelanggaran HAM. 3. Memberikan nasihat … Read more
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kepala daerah memegang peranan penting dalam memimpin dan mengelola wilayah yang dipimpinnya. Wewenang kepala daerah tidak terbatas pada satu aspek saja, melainkan meliputi berbagai bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Kepala daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan wilayah yang dipimpinnya. Kebijakan dan … Read more
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi industri keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. Sebagai lembaga independen, OJK tidak berada di bawah pengaruh pemerintah atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar OJK … Read more
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan luas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Wewenang MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 3 dan Pasal 20A. MPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi legislatif, MPR berwenang untuk mengubah … Read more
Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara independen yang didirikan dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran hakim. KY dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan dilantik pertama kali pada tanggal 29 Juni 2005. KY terdiri dari 11 orang anggota yang … Read more