Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang berfungsi untuk mengawal konstitusi dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia. MK mempunyai tugas dan wewenang yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan hidup negara. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai dasar hukum, tugas, dan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi … Read more
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPR bekerja sama dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR dan Presiden bersama-sama menetapkan undang-undang, sedangkan DPR … Read more
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tinggi negara yang berkedudukan tertinggi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. MPR bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD), garis-garis besar haluan negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden. Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, MPR memiliki kewenangan yang sangat luas. Namun, setelah dilakukan amandemen, kewenangan MPR … Read more
Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) adalah jabatan tertinggi kedua dalam pemerintahan Republik Indonesia setelah Presiden RI. Wapres RI memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan undang-undang lainnya. Berdasarkan UUD 1945, Wapres RI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: Demikianlah penjelasan mengenai tugas dan wewenang … Read more
Di tengah hiruk pikuk dunia modern, penyalahgunaan wewenang muncul sebagai salah satu masalah krusial yang mengancam integritas dan kredibilitas berbagai institusi. Baik di sektor pemerintahan, bisnis, maupun organisasi sosial, penyalahgunaan wewenang dapat berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan merugikan kepentingan umum. Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku seseorang yang menggunakan kekuasaan atau jabatannya … Read more
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif di daerah yang mempunyai fungsi dan kewenangan dalam pemerintahan daerah. Salah satu fungsi utama DPRD adalah membuat peraturan daerah (perda). Selain itu, DPRD juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap kepala daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD memiliki beberapa kewenangan. Kewenangan DPRD tersebut diatur … Read more
Dalam kehidupan berorganisasi, baik itu dalam pemerintahan, perusahaan, maupun lembaga sosial, penting untuk memahami tugas dan wewenang setiap individu atau jabatan. Tugas dan wewenang merupakan dua aspek krusial yang saling terkait dan menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Tugas merujuk pada tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan kepada seseorang atau jabatan tertentu. Tugas-tugas ini … Read more
Rukun Tetangga (RT) merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat di lingkungan setempat. RT dipimpin oleh seorang ketua RT (Ketua RT) yang dipilih oleh warga melalui musyawarah mufakat. Ketua RT memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tugas pokok Ketua RT … Read more
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. OJK memiliki berbagai wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya, antara lain: Dengan wewenang tersebut, OJK memainkan peran penting dalam … Read more
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah perangkat bantu PPS yang bertugas membantu PPS dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilu. Sekretariat PPS dibentuk oleh PPS dan berkedudukan di kantor PPS. Sekretariat PPS terdiri dari seorang sekretaris dan beberapa orang staf. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah tugas dan wewenang sekretariat PPS: tugas dan wewenang sekretariat pps Berikut … Read more