Pengadilan Tinggi merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam sistem hukum di Indonesia. Pengadilan Tinggi memiliki tugas dan wewenang yang luas dalam menangani perkara hukum, baik pidana maupun perdata. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap tentang wewenang Pengadilan Tinggi, mulai dari tugas pokok hingga peranannya dalam menegakkan hukum. Pengadilan Tinggi … Read more
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia. DPD bertugas untuk mewakili daerah-daerah di Indonesia dalam pemerintahan pusat. DPD mempunyai beberapa tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Tugas … Read more
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. MPR mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, yang berarti bahwa MPR mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, MPR juga memiliki tugas untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dalam … Read more
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata “wewenang”. Misalnya, seorang guru memiliki wewenang untuk memberikan nilai kepada siswanya, seorang kepala sekolah memiliki wewenang untuk memimpin sekolahnya, dan seorang presiden memiliki wewenang untuk memimpin negaranya. Secara umum, wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah, mengendalikan, atau mengatur sesuatu. Wewenang dapat diberikan kepada seseorang atau suatu organisasi … Read more
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang berwenang mengadili perkara sengketa kewenangan lembaga negara, sengketa pemilihan umum, dan pembubaran partai politik serta memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. MK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK berkedudukan di Jakarta dan diketuai oleh seorang Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya, MK … Read more
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Peran OJK sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. OJK memiliki berbagai wewenang tertentu yang diberikan oleh undang-undang, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Wewenang OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 … Read more
Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Lembaga ini terdiri dari 11 orang anggota, yang terdiri dari 5 orang hakim, 2 orang akademisi, dan 4 orang tokoh masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KY … Read more
Dalam dunia pengadaan barang dan jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peranan penting dalam memastikan kelancaran dan akuntabilitas proses pengadaan. Tugas dan wewenang PPK diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PPK merupakan pejabat yang ditunjuk oleh entitas pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan. Tugas utama … Read more
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tinggi negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. MPR memiliki tugas dan wewenang yang penting dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang MPR tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2). Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci … Read more
Bank umum merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Kegiatan usaha bank umum meliputi: Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk … Read more