Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. MPR mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, yang berarti bahwa MPR mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, MPR juga memiliki tugas untuk memilih presiden dan wakil presiden.
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, MPR memiliki beberapa fungsi, antara lain:
Nah, itulah sekilas tentang tugas dan wewenang MPR menurut UUD 1945. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda untuk menambah pengetahuan tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, Anda bisa membaca UUD 1945 atau sumber-sumber informasi lain yang relevan.
tugas dan wewenang mpr menurut uud 1945
MPR lembaga tertinggi negara.
- Membuat dan mengubah UUD 1945
- Memilih presiden dan wakil presiden
- Mengesahkan GBHN
- Mengawasi jalannya pemerintahan
- Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden.
Demikian 5 poin penting tentang tugas dan wewenang MPR menurut UUD 1945.
Membuat dan mengubah UUD 1945
Salah satu tugas dan wewenang MPR yang paling penting adalah membuat dan mengubah UUD 1945. UUD 1945 merupakan konstitusi yang mengatur tentang dasar negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karena itu, perubahan terhadap UUD 1945 harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan melalui prosedur yang ketat.
- Mengusulkan perubahan UUD 1945
Perubahan UUD 1945 dapat diusulkan oleh presiden, DPR, DPD, atau MPR sendiri. Usulan perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada MPR.
- Membahas dan memutuskan perubahan UUD 1945
Setelah menerima usulan perubahan UUD 1945, MPR akan membahas dan memutuskan apakah usulan tersebut diterima atau ditolak. Pembahasan dan pengambilan keputusan dilakukan dalam sidang MPR yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR.
- Mengesahkan perubahan UUD 1945
Jika usulan perubahan UUD 1945 diterima oleh MPR, maka perubahan tersebut akan disahkan oleh MPR dalam sidang paripurna. Pengesahan perubahan UUD 1945 dilakukan dengan suara terbanyak.
- Mengoordinasikan pelaksanaan perubahan UUD 1945
Setelah perubahan UUD 1945 disahkan, MPR bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan perubahan tersebut. MPR juga bertugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan perubahan UUD 1945.
Demikian penjelasan tentang tugas dan wewenang MPR dalam membuat dan mengubah UUD 1945. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda untuk menambah pengetahuan tentang sistem pemerintahan di Indonesia.
Memilih presiden dan wakil presiden
Salah satu tugas dan wewenang MPR yang paling penting adalah memilih presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia. Mereka dipilih oleh MPR dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR.
Proses pemilihan presiden dan wakil presiden dimulai dengan pencalonan. Calon presiden dan wakil presiden dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Setelah calon presiden dan wakil presiden ditetapkan, MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih mereka. Pemilihan dilakukan dengan suara terbanyak. Calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Setelah presiden dan wakil presiden terpilih, MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk melantik mereka. Pelantikan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
Demikian penjelasan tentang tugas dan wewenang MPR dalam memilih presiden dan wakil presiden. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda untuk menambah pengetahuan tentang sistem pemerintahan di Indonesia.
Mengesahkan GBHN
GBHN merupakan singkatan dari Garis-Garis Besar Haluan Negara. GBHN merupakan rencana pembangunan nasional jangka panjang yang berisi tentang arah, tujuan, dan strategi pembangunan nasional untuk jangka waktu 25 tahun.
- Merumuskan GBHN
GBHN dirumuskan oleh MPR berdasarkan masukan dari pemerintah, DPR, DPD, dan masyarakat. MPR menyusun GBHN dengan memperhatikan kondisi, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
- Mengesahkan GBHN
Setelah GBHN dirumuskan, MPR akan mengesahkannya dalam sidang paripurna. Pengesahan GBHN dilakukan dengan suara terbanyak.
- Mengoordinasikan pelaksanaan GBHN
Setelah GBHN disahkan, MPR bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan GBHN. MPR juga bertugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan GBHN.
- Men оценивать pelaksanaan GBHN
MPR bertugas untuk оценивать pelaksanaan GBHN secara berkala. Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah GBHN telah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun GBHN berikutnya.
Demikian penjelasan tentang tugas dan wewenang MPR dalam mengesahkan GBHN. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda untuk menambah pengetahuan tentang sistem pemerintahan di Indonesia.
Mengawasi jalannya pemerintahan
Salah satu tugas dan wewenang MPR yang penting adalah mengawasi jalannya pemerintahan. MPR осуществляет pengawasan terhadap jalannya pemerintahan melalui berbagai cara, antara lain:
- Mendengarkan pidato presiden
Setiap tahun, presiden menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan MPR. Dalam pidatonya, presiden menyampaikan laporan tentang keadaan negara dan rencana pembangunan nasional. MPR akan memberikan tanggapan atas pidato presiden tersebut.
- Membentuk panitia kerja
MPR dapat membentuk panitia kerja untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Panitia kerja tersebut bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hasil kerja panitia kerja tersebut akan dilaporkan kepada MPR.
- Menyelenggarakan rapat dengar pendapat
MPR dapat menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan pemerintah untuk membahas masalah-masalah aktual yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, MPR akan mendengarkan penjelasan pemerintah tentang masalah tersebut dan memberikan pandangannya.
- Memberikan rekomendasi kepada pemerintah
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, MPR dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi tersebut berisi saran-saran untuk memperbaiki kinerja pemerintah.
Demikian penjelasan tentang tugas dan wewenang MPR dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda untuk menambah pengetahuan tentang sistem pemerintahan di Indonesia.
Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden.
MPR berwenang untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden. Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat dilakukan jika mereka:
- Melanggar konstitusi
- Melakukan pengkhianatan terhadap negara
- Melakukan tindak pidana korupsi
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden
Proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dimulai dengan pengajuan usulan oleh DPR. Usulan tersebut harus didukung oleh sedikitnya 2/3 anggota DPR. Jika usulan tersebut memenuhi syarat, MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk membahas usulan tersebut.
Dalam sidang paripurna tersebut, MPR akan mendengarkan penjelasan dari presiden dan/atau wakil presiden tentang alasan pemberhentian. MPR juga akan mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi di MPR. Setelah itu, MPR akan mengambil keputusan apakah akan memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden atau tidak.
Keputusan MPR tentang pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diambil dengan suara terbanyak. Jika keputusan MPR disetujui oleh sedikitnya 2/3 anggota MPR, maka presiden dan/atau wakil presiden akan diberhentikan dari jabatannya.
Demikian penjelasan tentang tugas dan wewenang MPR dalam memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda untuk menambah pengetahuan tentang sistem pemerintahan di Indonesia.
Kesimpulan
MPR merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang yang sangat penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. MPR berwenang untuk membuat dan mengubah UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, mengesahkan GBHN, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden.
Wewenang MPR tersebut sangat penting untuk menjaga jalannya pemerintahan yang demokratis dan konstitusional di Indonesia. MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat осуществляет pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pembahasan tentang tugas dan wewenang MPR menurut UUD 1945. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda untuk menambah pengetahuan tentang sistem pemerintahan di Indonesia.
Sebagai penutup, perlu diingat bahwa MPR merupakan lembaga yang sangat penting dalam menjaga demokrasi dan konstitusi di Indonesia. MPR harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik agar pemerintahan di Indonesia berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan rakyat.